ads

03 Agustus 2021

Bupati Batu Bara Rangkul BPK RI Perwakilan Provsu Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

Bupati Batu Bara Rangkul BPK RI Perwakilan Provsu Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

 


BATU BARA, LintasTotabuan.com - Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP menerima kedatangan tim BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Aula Rumah Dinas Bupati Batu Bara, Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Selasa (03/08/2021). 


Kedatangan TIM BPK RI perwakilan Provsu Dalam Rangka Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan Atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang akan berlangsung selama 25 hari.


Turut hadir Sekda H. Sakti Alam Siregar, Kepala OPD Se-Kabupaten Batu Bara. Kepala  BPK RI Perwakilan Provsu Eydu Oktain Panjaitan beserta tim. 


Dalam sambutannya, Bupati Batu Bara mengucapkan selamat datang kepada Tim Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. 


Ia menyebutkan, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemkab Batu Bara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti menerapkan sistem aplikasi online (melakukan transaksi pembayaran secara online) dan sistem ini masih dalam proses perbaikan data yang terintegrasi. Namun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam menjalankan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.


" Sebagai informasi bahwa Realisasi Penerimaan Pajak  Daerah per 1 Januari sampai dengan per 31 Juli 2021 sebesar Rp. 47,743,816,352,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) Dengan kedatangan Tim BPK RI. Saya berharap OPD Pemkab Batu Bara belajar dan bekerjasama untuk meningkatkan PAD. Sehingga Kabupaten Batu Bara akan menjadi Kabupaten yang Mandiri," ungkap Bupati Zahir


Sementara, Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan bahwa pemeriksaan kinerja yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong Kemandirian Fiskal Daerah.


Menurut Eydu, tujuan pemeriksaan kinerja pengelolaan PAD untuk mengembangkan wilayah, mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.


Dijelaskan nya, Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk Pemerintah Pusat. 


" Pemeriksaan tahap pendahuluan untuk Provinsi Sumatera Utara diambil contoh, yaitu Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk itu BPK RI hadir untuk mengajak dan mendampingi Pemerintah Daerah mendorong menuju kemandirian fiskal yang tidak tergantung bantuan dari Pemerintah Pusat," sebut Kepala BPK RI Perwakilan Provsu ini. (RED)