ads

06 Mei 2021

  • Follow us

SK Plt Kades Tj Baru Diduga Berdasarkan Perbup Yang belum di Perifikasi Provinsi

SK Plt Kades Tj Baru Diduga  Berdasarkan Perbup Yang belum di Perifikasi Provinsi


Tanjung Baru,Lintastotabuan.com
Pemberhentian Kepala desa  Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Mad Supi dan pengangkatan PLT dari unsur ASN dari kecamatan sampai hari masih bergulir menjadi buah bibir dan pembahasan beberapa praktisi hukum, LSM dan Pers yang berada di Lampung maupun diluar Provinsi Lampung.


Aminudin SP salah satu ketua Organisasi Pers yang ada di Lampung yang ikut menyimak dan memperhatikan persoalan Mad Supi,  menduga pemberhentian  Mad Supi kurang memenuhi  kaedah-kaedah hukum yang berkeadilan.



Aminudin SP yang juga pemilik media dan sebagai ketua umum LSM Pembinaan Rakyat Lampung ini pemberhentian Mad Supi dan Penerbitan SK Plt yang berasal dari ASN kecamatan diduga sarat dengan muatan politik oleh pihak tertentu dan ini merupakan bentuk interpensi kabupaten yang terlalu jauh untuk menekan desa. 


Sementara didalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa tidak memuat tentang PLt.


Ada dugaan atau indikasi tebang pilih dalam rangka penyelesaian permasalahan kepala desa Karang Raja dan Desa Tanjung baru yang dilakukan oleh Camat Merbau Mataram Heri Purnomo


Pertanyaan nya menurut Aminudin, sudahkan ditempuh langkah-langkah hukum yang benar itu diterapkan  di pemerintah  kabupaten  dalam menyelesaikan permasalahan kepala desa yang terbelit hukum.


Yang tidak kalah penting yang menjadi perdebatan Praktisi hukum, tokoh LSM dan beberapa tokoh pers yang ada di Lampung terkait pengusulan pemberhentian pak Kades Tanjung Baru dan pengangkatan PLT oleh Camat Merbau Mataram serta Surat Keputusan ( SK )  pemberhentian dan pengangkatan Plt yang berstatus  ASN dari Kecamatan oleh bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto selesai bersamaan dalam satu hari.

Apakah tidak  perlu ada pembentukan tim dan apakah tidak ada kajian yang melibatkan PMD, Inspektorat, Biro Hukum Asisten bidang Pemerintahan serta ada berita acara rapat Tim tersebut yang menyetujui atau menolak  usulan camat.


Hal  ini penting agar keputusan yang diambil benar-benar keputusan optimal . Karna bila keputusan yang tergesa-gesa, tidak obtimal dan dipaksanan, sehingga keputusan yang diambil salah atau kurang tepat, maka akan merusak kewibawaan dan citra pemerintah daerah itu sendiri.


"Terkait pelaksana tugas ( Plt ) , desa mempunyai otonomi yang luas seperti yang diatur dalam UU  no 6 tahun 2014 bahwa bila kepala desa berhalangan , ditunjuk sekretaris desa  melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa ( pasal 45 )" ujar  Aminudin yang juga Ketua Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) Provinsi Lampung ini  kepada awak media di cafe Monang,s senin (3-5-2021)


Semenntara Kepala bagian hukum Kabupaten Lampung Selatan,  Agus Heriyanto SH.MH yang dimintai tanggapan melalui telpon seluler (2-5-2021) menjelaskan bahwa memang tidak ada pembentukan tim khusus yang melibatkan Inspektorat, PMD, Asisten dan Camat. Pihak nya diberikan tugas oleh PMD untuk menyelesaikan SK pemberhentian kades Tj Baru dan SK pengangkatan PLT kades Tanjung Baru yang berasal dari ASN kecamatan Merbau Mataram pada tanggal 23 April dan harus selesai hari itu juga karna sudah ditunggu untuk ditanda tangani bupati.


"kita memang tidak membentuk tim, setelah mendapat perintah melalui PMD pagi itu kita rapatkan dengan PMD, inspektorat siang kita terbitkan, lalu kita parap kordinasi semua termasuk Asiaten lalu sore nya ditanda tangani bupati" jelas Agus Heriyanto.


Agus menambahkan Penerbitan SK Plt bupati tersebut sudah tepat karna didalan Perbup no 12 tahun 2021 tersapat pada pasal 70 dan pasal 75 dimana perbup tersebut mendegasikan kewenangan kepada bupati untuk mengangkat sekdes atau pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas.


"Artinya bupati dapat menunjuk pejabat lain nya itu merupakan kebijakan bupati/ diskresi kepala daerah sesuai UU Administrasi pemerintah" Jelas Agus


Pernyataan Kabag Hukum Lampung  Selatan juga dipertanyakan oleh Praktisi  Hukum Mustika Sani SH.MH.


Menurut Mustika Sani, Agus Heriyadi  yang menyebutkan kebijakan kepala daerah / diskresi dalam penerbitan SK Plt tidak tepat. Karna menurut nya kebijakan kepala daerah/ diskresi dapat diterapkan dengan tiga (3) syarat, pertama tidak boleh bertentangan dengan kepentingan aturan yang lebih tinggi, untuk kepentingan umum dan dalam keadaan bencana ( UU no 30 tahun 2014. ( * )