ads

24 April 2021

Pemindahan Ibu Kota Negara Mempercepat Pemerataan Pembangunan

Pemindahan Ibu Kota Negara Mempercepat Pemerataan Pembangunan

 

Oleh : Zulkarnain 

Editor : Ida Bastian

Ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan ini sempat menjadi pro-kontra. Namun pemerintah memastikan bahwa ketika ibu kota dipindah, berarti akan ada pemerataan pembangunan. Karena yang akan mendapat fasilitas dan infrastruktur tak hanya rakyat di Jawa, tetapi juga di Kalimantan.

Sebelum pandemi, ada wacana bahwa ibu kota Indonesia akan dipindah. Dari yang sebelumnya di DKI Jakarta, menjadi di Kalimantan Timur. Tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Pemindahan ini sontak jadi perhatian publik, karena ibu kota akan dipindahkan, setelah Indonesia merdeka selama lebih dari 70 tahun.

Sebenarnya kita tidak usah kaget ketika ada wacana pemindahan ibu kota. Karena sebenarnya dari zaman orde lama, Bung Karno ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Penyebabnya karena beliau ingin pusat pemerintahan negara ada di tengah-tengah Indonesia.

Ide dari Bung Karno akan diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Publik diharap paham bahwa pemindahan ini bukanlah sebuah ambisi pribadi presiden. Melainkan sebuah upaya untuk meratakan pembangunan. Ketika ibu kota ada di Kalimantan, maka akan dibangun gedung, jembatan, dan infrastruktur lain. Sehingga rakyat Borneo akan merasakan fasilitas yang baik.

Selain itu, pemindahan ibu kota akan membangun Kalimantan agar lebih baik lagi. Ketika ibu kota ada di sana, maka akan dibangun sekolah, kursus, dll yang lebih representatif. Sehingga anak-anak akan mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, dan tidak ada perbedaan yang jauh antara kecerdasan murid di Jawa dan di Kalimantan.

Alasan lain pemindahan ibu kota adalah DKI Jakarta yang sudah terlalu sesak. Penduduknya mencapai lebih dari 10 juta jiwa, belum termasuk pekerja nomaden yang berasal dari Bekasi, Bogor, dan sekitarnya. Padahal luas wilayah Jakarta hanya 661,5 KM2. Hal ini menyebabkan hidup di Jakarta makin sumpek, dan menyebabkan kemacetan.

Menteri Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa dalam setahun, kemacetan Jakarta membuat kerugian sebesar 65 Triliun. Kerugian sebesar ini tentu membuat pemerintah pusing, karena pepatah time is money betul-betul terjadi. Ketika Jakarta macet, maka pedagang rugi karena terlambat mengirim makanan segar, pekerja rugi karena datang telat ke kantor dan gajinya dipotong, dll.

Bayangkan jika ibu kota dipindah, maka sebagian pekerja di Jakarta juga pindah ke Borneo. Terutama mereka yang berstatus PNS dan pegawai kementrian. Kemacetan akan jauh berkurang, karena warganya juga banyak yang meninggalkan Jakarta yang sudah sumpek dan carut-marut. Namun ketika tidak ada pemindahan, akan ada mimpi buruk yang jadi nyata karena terlalu banyak persaingan antar warga.

Ketika ada banyak persaingan, maka akan berpengaruh ke bidang sosial dan ekonomi. Tiap pedagang akan saling bersaing agar jualannya laku. Ketika mereka tidak bisa mengembangkan skill marketing, maka bisa gelap mata dan menempuh jalan negatif agar berjaya. Sungguh mengerikan. 

Selain itu, tingkat kriminalitas juga akan meningkat, karena pengangguran bertambah. Seperti pada lagu lawas ‘Siapa Suruh Datang Jakarta?’ Sudah ada imbauan untuk tidak mencari kerja di ibu kota. Tetapi para warga daerah malah berbondong-bondong datang, dengan harapan ingin mencari secuil emas di Jakarta. Kenyataannya, mereka malah menderita karena jadi pengangguran.

Pemindahan ibu kota dari Jawa ke Borneo semoga dimengerti oleh masyarakat. Karena pemerintah betu-betul memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Saat ibu kota dipindah, maka Kalimantan akan bertambah maju berkat modernisasi di daerah Kutai Kartanegara dan sekitarnya. Selain itu, pembangunan akan lebih merata, dan tidak hanya berpusat di Jakarta saja.


)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute