ads

13 Februari 2021

BPI KPNPA RI Bentuk Satgas Korwil Anti Pungli, Tipikor Dan Mafia Tanah Disetiap Provinsi

BPI KPNPA RI Bentuk Satgas Korwil Anti Pungli, Tipikor Dan Mafia Tanah Disetiap Provinsi

 


BANTEN, LintasTotabuan.com - Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) akan membentuk Kordinator Wilayah (Korwil) Satgas Anti Pungli, Tipikor dan Anti Mafia Tanah ditingkat Provinsi untuk backup BPI KPNPA RI Wilayah.


Pernyataan ini ditegaskan Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, S.Sos, SH pada saat rapat di Gedung BPI Tower Tangerang Selatan, Sabtu (13/02/2021)


Menurut TB Rahmad Sukendar, dirinya sudah memperhatikan hampir dua tahun lamanya banyak BPI KPNPA RI tingkat Provinsi yang tidak berjalan efektip sehingga tidak ada laporan kegiatan maupun program kerjanya.


Atas arahan dari Ketua Pembina, Drs Erwin Charara Rusmana SH, MH pada Jumad 12 Februari 2021 diadakan rapat terbatas dihadiri Ketua  Dewan Pengawas DR Bambang Usadi, MH, MM, Ketua Umum, Tubagus Rahmad Sukendar, S.Sos, SH, Plt Sekjen Misradi, SH dan mendapatkan hasil yang diambil antara lain beberapa keputusan yaitu dengan dibentuknya Korwil Satgas Anti Pungli Tipikor dan Anti Mafia Tanah yang dibentuk untuk memberikan laporan langsung kepada BPI KPNPA RI.


" Saya melihat dan menilai leadership, kemampuan intelektual dan kualitas intelijensi jajaran BPI KPNPA RI Wilayah banyak yang belum berjalan dan hanya jalan ditempat saja, Integritas dan loyalitas dari beberapa wilayah masih patut dipertanyakan dikarenakan belum sejalan dan berjalan mengedepankan mekanisme di BPI KPNPA RI," ucap Ketua Pembina BPI KPNPA RI, Drs Erwin Charara Rusmana SH, MH.


Sedangkan menurut Rusmana, tantangan dan kontensitas masalah kedepan sangat komplek sehingga diperlukan penanganan cepat dengan SDM nya harus mumpuni dalam menyikapi semua problem di daerah juga dalam rangka untuk meningkatkan kwalitas kinerja BPI KPNPA RI dimana untuk dua tahun kedepan bisa sejajar dengan Lembaga Negara lainnya dan BPI KPNPA RI  yang khusus Mengawasi Kinerja Aparatur Negara dan Pengawasan Anggaran sesuai dengan RDP BPI KPNPA RI dengan Komisi III DPR RI tahun 2014 dimana sudah ada wacana rekomendasi peningkatan status BPI KPNPA RI sejajar dengan Lembaga setingkat Ombusman, Komnas HAM, untuk itu ditahun 2021 BPI KPNPA RI akan mengadakan pembenahan, perubahan secara perlahan namun pasti untuk bisa maksimal dapat bekerja dan didukung oleh tim SDM yang handal.


" BPI KPNPA RI Terinterdepartemen dengan Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkopolhukam,  saya baru bertemu dengan beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah untuk menyampaikan program Hallo Jaksa dan sapa Polisi BPI melihat, Masyarakat Bertanya dan Jaksa menjawab dan program tersebut mendapatkan dukungan positif dari pihak Kejaksaan untuk itu dalam waktu dekat BPI KPNPA RI akan bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri yang baru. Saya berharap kedepan nanti Korwil Satgas Anti Pungli dan Tipikor BPI KPNPA RI mampu bersinergi dan membangun komunikasi kemitraan bersama para Pimpinan Pemerintah daerah, Kapolda dan para Kapolres, Kajati dan Kajari yang ada di Provinsi dalam rangka bersama BPI  KPNPA RI mencegah dan mengungkap Tindak Pidana Korupsi," ungkap pria murah senyum yang pernah masuk bursa calon Komisioner KPK ini menaruh harapan.


Misradi SH yang ditunjuk sebagai Plt Sekjen BPI KPNPA RI ketika dikonfirmasi melalui seluler mengatakan, dirinya siap menjalankan amanah yang diterimanya sesuai petunjuk dan arahan melalui surat keterangan (SK) Kesekjenan yang diterima nya akan melakukan koordinasi dan supervisi dengan jajaran BPI KPNPA RI  Wilayah demi terlaksananya program kerja dari BPI KPNPA RI dan sesuai arahan dari Ketua Pembina maupun Ketua Dewan Pengawas BPI KPNPA RI bagi wilayah BPI KPNPA RI yang tidak berjalan serta vakum dari kegiatan segera kepengurusan di bekukan dan digantikan dengan pengurus lainnya.


" BPI KPNPA RI dalah lembaga yang konsisten dan fokus dalam mengawasi Kinerja Penyelenggara Negara & daerah dalam hal menggunakan Anggaran Negara agar terhindar dari perilaku Tindak Pidana Korupsi serta penyalahgunaan kewenangan, saya selaku PLT Sekjen tetap akan bersinergi dan koordinasi sekaligus inventarisasi dengan  seluruh DPD BPI KPNPA RI  yang ada di semua  Provinsi dan tercatat ada 17 Provinsi yang aktif dan masih melaporkan kegiatan pertriwulan ke pusat memang ini tidak mudah dikarenakan Ketua Umum BPI KPNPA RI memberikan tugas khusus dalam rangka membackup BPI KPNPA RI Wilayah Provinsi agar kinerja dan kwalitas dapat bersaing dan menjadi tolok ukur dalam penyelesaian Kompentensi konflik daerah  baik itu dalam masalah sengketa pertanahan, korupsi, pungli, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan aparatur negara yang sangat tinggi bisa dilihat dalam indeks kerawanan masalah di tiap Provinsi agar bisa terkondisikan dengan baik, Insha Allah saya bertekad dan akan lakukan yang terbaik untuk Negara dalam mengawasi oknum-oknum Pejabat Negara dalam penggunaan Anggaran Negara dari penyimpangan tindak Pidana korupsi," ucap Misradi SH terdengar penuh semangat.


Ketika ditanyakan apakah sudah memiliki strategi Terkait Program Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dirinya mengungkapkan sudah memiliki strategi khusus.


" Akan Saya Gigit dengan Cara Saya, Ya bukan saya yang gigit langsung, kan ada Kepolisian,  KPK, Kejaksaan Agung dan  jikalau ada temuan nanti dari Satgas Korwil Anti Pungli dan Tipikor dan Mafia Tanah pasti saya bisikkan disitu ada tuh, disini ada nih," Tegas Pria keturunan Ningrat dari Madura ini. (MA)