-->

ads

Selasa, 15 September 2020

Bupati Zahir Dorong Komisi lll DPRD Batubara Evaluasi E- Warung

Bupati Zahir Dorong Komisi lll DPRD Batubara Evaluasi E- Warung
BATU BARA, LintasTotabuan.com - Bupati Batubara mengaku persoalan E-warung dikarenakan kesalahan pihak agen, Namun yang dianggap salah justru pemerintah daerah.

“Persoalan ini berlarut-larut, sebaiknya siapapun yang salah silahkan penegak hukum menindaknya sehingga kasus ini terang benderang di depan publik,” tegas Bupati Batubara Ir H Zahir MAP kepada perwakilan massa yang mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Batubara (Imabara) usai berunjukrasa di depan gedung DPRD Batubara, Senin (14/9/2020)

Bupati Zahir yang merupakan Politisi dari partai PDI perjuangan ini mendorong Komisi III DPRD untuk segera melakukan evaluasi. Bagi E-warung yang tidak memenuhi persyaratan agar segera diganti, termasuk oknum-oknum TKSK yang dianggap tidak layak sehingga bantuan tepat sasaran sebagaimana yang diharapkan pemerintah.

Sebelumnya, Setelah melakukan orasi Imabara mendesak lembaga dewan untuk menuntaskan dugaan adanya kecurangan dalam pengadaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bansos Sembako E- warung.

Lima perwakilan Imabara diterima oleh Komisi III DPRD Batubara. Pertemuan dihadiri Bupati Batubara Ir H Zahir MAP, Ketua DPRD Batubara M. Syafii, Wakil Ketua Syafrizal dan Ketua Komisi II Amat Mukhtas.

Adapun tuntutannya, Imabara mendesak dewan untuk meminta klarifikasi pihak bank rekanan terkait dugaan BPNT Bansos E-warung, termasuk Saldo Nol rupiah milik penerima manfaat.

Selain itu, Imabara mendesak lembaga dewan dan Pemkab Batubara untuk membentuk Pansus, sekaligus mengevaluasi E-warung di Batubara sehingga penyaluran tepat sasaran dan bermanfaat.

Disamping itu, Imabara juga meminta Kejari Batubara untuk mengusut tuntas kasus dugaan kecurangan ini secara transparan dan terang benderang, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan karena kepentingan sejumlah oknum yang mengambil manfaat.

Ketua Komisi III DPRD Batubara, Amat Mukhtas mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan RDP dengan pihak bank yang diunjuk pemerintah pada tanggal 22 September 2020. Pertemuan nantinya akan dihadiri Dinsos, E-warung, TKSK dan Korteks.

Namun begitu, Amat Mukhtas sependapat jika masyarakat pemegang kartu penerima manfaat bebas membelanjakan ataupun tidak uang yang diberikan pemerintah di E-warung mana saja. “Seharusnya itu hak penerima KPM, apakah dibelanjakan atau ditabung. Tidak harus habis,” pungkas Amat Mukhtas. (MA) 

Berita Menarik Lannya

Berita Terkini