ads

01 Mei 2020

DPRD Batu Bara Minta Kades Sei Simujur Batalkan SK Pemberhentian Perangkat Desanya

DPRD Batu Bara Minta Kades Sei Simujur Batalkan SK Pemberhentian Perangkat Desanya
BATU BARA, LintasTotabuan.com - Di akhir Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Batu Bara, Camat Laut Tador Perintahkan Kades Sei Simujur segera membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian terhadap ke 16 Perangkat Desa (Parades) dan mengaktifkan kembali parades yang diberhentikannya.

Hal itu, diperoleh setelah RDP yang dipimpin Ketua Komisi I Azhar Amri yang digelar di ruang paripurna dewan, Kamis (30/04/2020) Petang.

Peserta RDP yang diikuti oleh Komisi I DPRD Batu Bara, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Batu Bara, Camat Laut Tador, Kadis Pemerdayaan Masyarakat Desa(PMD) diwakili Sekretaris dan Kabag Hukum Setdakab Batu Bara terlihat jengkel dengan jawaban Kades yang selalu membenarkan alasannya memberhentikan seluruh paradesnya.

Pada RDP tersebut, Camat Laut Tador Adil Hasibuan mengaku Kades ada koordinasi dengan Camat perihal penggantian parades. Namun pada saat itu, Camat minta Kades agar  fokus untuk tangani covid-19.

Dimana, Sesuai Surat Edaran Bupati tanggal 31 Maret 2020 yang melarang Kades mengganti paradesnya dan sebelumnya berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang penggantian parades diperbolehkan 3 bulan setelah pelantikan Kades yang berlangsung akhir Desember tahun lalu. "Namun penggantian harus sesuai peraturan yang berlaku, "tegas Camat.

Sektetaris PPDI Kabupaten Batu Bara Ariyanto,S.Fil sebelumnya telah meminta Kades Sei Simujur membatalkan SK pemberhentian parades lantaran prosesnya diduga menabrak aturan serta mengembalikan parades pada posisi tugasnya masing-masing.

Sementara itu, Dinas PMD melalui Sekretaris Elizar menilai penggantian parades Desa Sei Simujur tidak sesuai peraturan yang berlaku seperti Permendagri No. 67 tahun 2017 serta tidak memiliki rekomendasi tertulis dari Camat.

Hal yang sama juga dikatakan Kabag Hukum Setdakab Batu Bara Rahmad Sirait mengatakan tidak ada celah bagi Kades memberhentikan parades setelah ada Surat Edaran (SE) Bupati yang melarang Kades melakukan penggantian parades dalam situasi darurat Covid-19.

Sedangkan, Anggota Komisi I DPRD Batu Bara Sarianto Damanik justru menyesalkan ketika  diabaikannya kesepakatan yang telah dibuat antara Kades, Camat yang dihadiri pihak PMD Kabupaten, bahwa Kades harus membatalkan SK pemberhentian namun tidak dilaksanakan. 

"Persoalannya kenapa harus ke Komisi I DPRD, berikan Sanksi pada Kades yang tidak patuh dan Meminta Pemerintahan kabupaten Dinas PMD harus tegas dalam hal ini, " Ucap Sarianto.

Citra Muliadi Bangun Anggota Komisi I DPRD dari Politisi PKS tersebut mengingatkan apa yang sudah diberlakukan dengan desa sebelumnya. Minta Kades mengembalikan jabatan parades yang diberhentikan. "Kembalikan SK mereka seperti semula, " tegas Citra.

Sama halnya disampaikan Usman Yatim Anggota Komisi 1 DPRD Batu Bara, Menurutnya Permendagri No 67 tahun 2017 merupakan regulasi hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian parades.

 "Jalankan prosesnya sesuai mekanisme, peraturan itu tidak bisa tawar-tawar, " tegas Usman.

Ketua Komisi I DPRD Batu Bara Azhar Amri diakhir Rapat menyimpulkan agar semua pihak duduk bersama membicarakan masalah penggantian parades. jikalau sudah ada kesepakatan sebelumnya untuk membatalkan SK, kenapa tidak dilaksanakan.

"Pak Kades, batas usia yang bapak sebut 20 - 42 tahun itu untuk pengangkatan parades, bukan pemberhentian. Kalau pemberhentian usia parades sudah genap 60 tahun", sembur Azhar Amri meluruskan.

Setelah mendapat pertimbangan dari Komisi I dan Kabag Hukum Setdakab, Camat Laut Tador akhirnya mengatakan akan panggil Kades agar secepatnya membatalkan SK pemberhentian parades yang dibuat oleh Kades.

"Secepatnya saya akan surati Kades untuk membatalkan SK pemberhentian 16 paradesnya", tegas Camat Adil. 

Uniknya, Entah tidak paham tentang mekanisne penggantian parades, Sehingga Kades Sei Simujur Sutimin tetap kukuh pada pendiriannya karena menganggap penggantian tersebut sudah diperbolehkan sesuai SE Bupati.

Walaupun mendapat Sorotan serta Sorakan dari warga yang berhadir, Kades Sei Simujur sesumbar berucap penggantian parades adalah hak prerogatif seorang Kades.

"Saya melaksanakan penggantian mengacu SE Bupati, setelah 3 bulan dilantik sebagai Kades. saya laksanakan penggantian seperti yang saya rencanakan", ucapnya sehingga mendapat teguran dari Ketua Komisi I yang memimpin RDP. (MY)