ads

16 Mei 2020

Antisipasi permainan paket sembako, Anggota DPRD Sumut minta GTTP sebaiknya menyalurkan uang tunai

Antisipasi permainan paket sembako, Anggota DPRD Sumut minta GTTP sebaiknya menyalurkan uang tunai

MEDAN, LintasTotabuan.com - Penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak ekonomi dari wabah Covid 19 yang berasal dari Pemprovsu baru saja di mulai. Namun hal itu langsung menuai kontroversi di lapangan disebabkan ditemukan paket sembako yang seharusnya senilai Rp 225.000 per paket ternyata realisasinya hanya sekitar Rp 214.000 saja. Jadi ada selisih sekitar Rp 11.000 per paket. Padahal jumlah masyarakat penerima paket sembako ini cukup besar yaitu mencapai 1,3 juta KK artinya ada uang senilai 14 miliar lebih yang menguap.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Pansus Covid 19 DPRD Sumatera Utara Ahmad Hadian kepada Wartawan media ini, Sabtu (16/05/2020) melalui selulernya. 

Menurut politisi asal PKS ini sebaiknya GTPP Sumut menyalurkan bantuan Covid-19 kepada masyarakat yang terdampak ekonomi dalam bentuk uang saja agar tidak terjadi penyelewengan di lapangan.

"Sebaiknya uang sajalah, sebab kalau paket sembako itu rentan permainan oknum pengadaan sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa daerah sebelumnya. Saya meminta kepada GTPP agar jangan membuat dua opsi, cukup satu opsi saja uang tunai. Kemudian agar gugus tugas percepatan penanganan (GTPP) Sumut menginstruksikan dengan tegas kepada GTPP kabupaten kota agar langsung menyalurkannya dalam bentuk uang tunai jangan dirubah jadi paket sembako. Khawatir ada oknum yang bermain-main lagi nanti" tegas Hadian.

Kang Hadian panggilan akrab Ahmad Hadian juga menambahkan bahwa masyarakat memang lebih suka dibagi uang saja ketimbang paket sembako. 

"Itu kata masyarakat lho, saat saya reses kemarin saya tanyai mereka. Itu maunya masyarakat, lebih simpel, " Tukas Hadian.

Lebih lanjut sekretaris Komisi B ini menegaskan bahwa akan lebih bermanfaat jika bantuan itu berupa uang. Manfaat yang pertama lebih aman dari kemungkinan permainan oknum pengadaan barang dan yang kedua masyarakat penerima bantuan bisa berbelanja di warung tetangganya sehingga roda perekonomian masyarakat bawah berputar.

"Hari ini sektor UMKM sangat terdampak, oleh karenanya para kepala daerah harus bijak dalam membantu bangkitnya UMKM ini salah satunya adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbelanja di warung-warung kecil di sekitar tempat tinggalnya. Nah sekarang lah saatnya. Kalau paket sembako untuk masyarakat dikoordinir oleh pemerintah dalam skala besar kan belanjanya di grosir grosir besar sehingga tidak berdampak positif bagi perekonomian masyarakat bawah. Saya minta hal ini diperhatikan betul-betul oleh Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua GTPP Sumut"
Demikian pungkas Hadian.

Sebagaimana diketahui bahwa baru-baru ini DPRD Sumut telah membentuk Panitia Khusus Covid 19 yang fungsinya untuk mengawasai Gugus Tugas Penanggulangan dan Pencegahan Covid 19 Sumatera Utara dalam penggunaan anggaran yang direfocusing dari APBD Sumut 2020.

GTPP Sumut telah memberikan dua opsi kepada Kabupaten Kota untuk memilih apakah bantuan tersebut berupa uang sebesar Rp 225.000 atau berupa paket sembako dengan nilai yang sama. Menurut salah satu sumber ada 16 kabupaten kota yang memilih bantuan dalam bentuk uang 17 kabupaten kota lainnya dalam bentuk paket sembako. (MA)