Rabu, 06 November 2019

Belum Punya Regulasi Tentang Peternakan, Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Meminta Gubernur Segera Tanggap

Belum Punya Regulasi Tentang Peternakan, Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Meminta Gubernur Segera Tanggap
banner 468x60
Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian SPdi (foto /ist) 
MEDAN, Lintastotabuan.com l

Provinsi Sumatera Utara ternyata belum memiliki regulasi tentang peternakan, sementara pasokan daging masih tergantung kepada impor sapi dari Australia sebanyak 35.000 ekor per tahun.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi B DPRD Sumatera Utara dengan salah satu mitra kerjanya yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di Gedung Dewan setempat pada Selasa 5 Nopember 2019.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinasnya Muhammad Azhar Harahap, SP, MMA dihadapan para anggota Komisi B.

Lebih jauh Azhar menjelaskan bahwa sebenarnya potensi peternakan khususnya sapi dan kerbau di Sumut ini sangat bisa ditingkatkan agar tidak tergantung kepada impor, namun terkendala dengan semakin minimnya lahan penggembalaan. Sehingga masyarakat peternak sulit untuk mengembangkan populasinya. 

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Komisi B Ahmad Hadian, S.Pd.I menyampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bahwa pihaknya harus melakukan terobosan untuk meningkatkan lahan penggembalaan salah satunya misalnya bersinergi dengan perusahaan perkebunan baik milik provinsi Sumatera Utara (PTP SU) maupun perkebunan BUMN (PTPN) dan perkebunan swasta lainnya.

"Di Sumatera Utara ini total ada 2 juta hektar lebih areal perkebunan, jika 5 % nya saja difungsikan sebagai lahan pengembalaan sapi, ini akan sangat membantu meningkatkan angka populasi murni ternak sapi di Sumatera Utara". Ujar Hadian

Menjawab ini, Kadis KKP mengatakan bahwa langkah-langkah kearah itu sedang ditempuh, saat ini Dinas KPP sedang mengajukan tujuh rancangan regulasi terkait itu, salah satunya tentang  Pola Kemitraan antara peternak dengan perkebunan. 

"Selama ini belum ada regulasi terkait ini sehingga sering
terjadi masalah antara peternak rakyat dengan pihak perkebunan. Jika sudah ada Pergub nya, harapannya akan lebih baik". Demikian kata Kadis KKP Azhar.

Usai RDP secara khusus Ahmad Hadian yang juga Sekretaris Fraksi PKS itu, menyatakan kepada wartawan bahwa Komisi B siap meback up Dinas KKP dalam merealisasikan regulasi tentang peternakan ini, dan meminta Gubernur Sumatera Utara untuk segera merespon gagasan Kadis KKP ini sebab didaerah lain seperti Kalimantan Timur hal seperti ini sudah dilakukan. Disana sudah ada Pergub yang mengatur kemitraaan antara peternak rakyat dengan perkebunan atau pola peternakan Inti Plasma antara perusahaan peternakan dengan rakyat. 

"Dicoba dulu diterapkan untuk PT Perkebunan Sumatera Utara sebagai BUMD milik Pemprov misalnya, kebetulan Manajemen nya baru berganti dan dilantik Gubernur pada bulan April yang lalu, yang kabarnya juga punya gagasan untuk diversifikasi produk dengan mengembangkan ternak sapi sebagai sampingan sumber pemasukan perusahaan". Demikian Hadian menambahkan. (MA) 
Don't Miss

News Feed