Breaking News

Soal Revisi UU KPK, FKPH Unimal Adakan Diskusi Ilmiah

loading...
Lhokseumawe, LintasTotabuan.com  l 

Forum Kajian  Dan Penulisan Hukum (FKPH) Universitas Malikussaleh adakan diskusi kamisan (Rutin) wacana DPR RI akan merevisi UU No.30 Tahun 2002 Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi, di Sekretariat FKPH, Jln. Jawa Bukit Indah, Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe. 

Isue yang di angkat oleh FKPH itu, bertemakan 'Bola Panas Revisi UU KPK'. Dan mereka mengatakan perlunya di adakan sebuah diskusi untuk menambah wawasan dan kazanah keilmuan hukum mahasiswa FH Unimal. 

"Untuk menambah wawasan mahasiswa hukum kita, kita harus update soal kasus demi kasus atau lebih tepatnya hal yang lagi Maraknya diperbincangkan, karena dengan diskusi atau dialog interaktif kita akan mendapatkan wawasan lebih dan kazanah keilmuan yang progresif" Jelas Alga Mahate Ara, Ketua FKPH Unimal, Kamis (12/09/2019) 

Dalam diskusi itu, mereka mengundang salah seorang pakar hukum pidana/Dosen pidana Unimal sendiri yakni Muhammad Hatta, S. H., LL.M., Ph.D

Dalam berlangsungnya diskusi itu, Dosen pidana itu banyak mengkaji sejarah lahirnya UU KPK, Kewenangan KPK, bahkan mengapa perlu di revisi UU KPK. 

"Berbeda Dengan Polri , KPK ini Punya kewenangan Khusus, dia yang menyelidiki, Menyidik, dan Dia juga yang menuntut bahkan untuk kasus korupsi sendiri ada pengadilan khusus yakni Pengadilan Tipikor, jadi KPK ini Ada kewenangan khusus sehingga dia 1 Rel" Papar Muhammad Hatta, seperti yang dikutip oleh media ini, (12/09/2019) 

Ia juga menyinggung soal revisi UU KPK, menurutnya hal itu perlu di lakukan dengan melihat 3 aspek

"Boleh saja revisi cuman harus melihat posisi kemanfaatan nya dimana, keadilannya dimana, dan kepastian nya dimana" Pungkas Sang pakar pidana itu. 

Ia menilai bahwa tak seharusnya Wewenang yang sudah ada itu dirubah, tapi justru harus di tambah

"Seperti dalam wacana Revisi UU KPK ini, soal Perubahan teknis penyadapan, dan Soal Penuntutan juga harus konfirmasi pada Jaksa Agung, nah harus nya Wewenang yang sudah ada itu jangan dirubah, justru harus di tambah" Ucapnya

Karena menurut nya jika tidak ada hal yang khusus maka untuk apa adanya Lembaga ini, lebih baik Polri dan Kejaksaan saja. 

Tak lupa ia juga kembali mengingat kan bahwa selama masih ada Korupsi disitu lah harus ada KPK
"Maka yang katanya Sifat KPK ini sementara, ya ini memang benar cuman tidak dilihat dari pemberlakuan, namun dilihat dari (Selama masih ada korupsi dsitu lah KPK Harus ada) "

Ia juga menekankan bahwa korupsi ini juga merupakan kejahatan luar biasa jika dinilai dari dampak yang diberikan ( Ekstra Ordinary Crime) . 

Acara diskusi itu juga dipandu oleh Kepala Divisi penulisan FKPH (Arwan Syahputra) , dan dari mahasiswa baru sampai mahasiswa semester atas sangat berantusias mengikuti diskusi dan kajian tersebut

(HRS)

Tidak ada komentar