Kamis, 12 September 2019

Perlunya Masyarakat Mengenal Perlindungan Anak Melalui PATBM

Perlunya Masyarakat Mengenal Perlindungan Anak Melalui PATBM
banner 468x60
Teks foto: Kabid P2TP2A labuhanbatu Tuti Noprida Ritonga Apt. MM mendampingi Aris Merdeka Sirait berkunjung ke sekolah sekolah.

Oleh : Uban

Menurut UNICEF, anak adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun pada usia antara 0 - 18 tahun, anak mengalami masa perkembangan dan tidak jarang mengalami kerentanan yang dapat menganggu perkembangan secara psikologis dan sosial. Salah satu contoh kerentanan pada anak adalah anak seringkali menjadi korban kekerasan dari orang dewasa yang terdiri dari orang tua, saudara atau orang disekitarnya. Orangtua, saudara ataupun orang dewasa di sekitarnya memiliki konsep bahwa anak adalah hak milik yang dapat di perlakukan sewenang-wenang termasuk mendapatkan pukulan, hujatan ataupun bentuk kekerasan lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa kekerasan pada anak di lingkungan tempat tinggal, sekolah dan aktivitas bermain meningkat signifikan setiap tahunnya. Hasil ini diperoleh dari data pemantauan KPAI dari tahun 2011 hingga 2014 tentang kasus kekerasan pada anak. Tahun 2011 tercatat 2178 kasus 2012 tercatat 3512 kasus 2013 tercatat 4311 kasus dan 2014 tercatat hingga 5066 kasus.
Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan menunjukkan bahwa keluarga, lingkungan sekitar, sekolah dan masyarakat belum mampu memberikan perlindungan yang memadai pada anak. Situasi yang tidak memadai ini perlu mendapatkan respon pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak. Beberapa penerapan program pemerintah yang dapat kita lihat seperti kota layak anak,forum anak, GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti seperti KOTA Layak, Forum Anak, dan GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak). Program tersebut sudah mulai di terapkan pada tahun 2010 di beberapa kota propinsi dan kota madya/kabupaten di Indonesia. Program ini di terima baik oleh masyarakat dan mendapatkan dukungan dari tingkat RT,RW hingga kelompok PKK (program kesejahteraan keluarga). Beberapa kendala juga ditemui pada pelaksanaannya seperti sosialiasi program kurang efektif dan prosedur penangan anak dalam kekerasan yang belum berjalan. Kendala ini dapat ditemui di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal lain yang menjadi kendala juga terkait dengan terbatasnya data dan minimnya statistik Nasional tentang topik kekerasan terhadap anak. Data yang tersedia selama ini baru berdasarkan pada laporan kasus dan kajian dalam skala kecil dengan ruang lingkup yang terbatas perwilayah kajian yang dilakukan cenderung tidak representatif dan tidak dapat menggambarkan penerapan perlindungan anak secara komprehensif di daerah yang memadai da bersifat terpadu. 

Menyadari hal tersebut di atas, kementrian PP&PA melakukan kajian di 4 wilayah di Indonesia (Jawa Barat,Jawa Tengah,NTT dan Bengkulu). Untuk mengidentifikasi praktek-praktek perlindungan anak yang dilakukan masyarakat. Dari hasil kajian tersebut diperoleh informasi tentang upaya memberikan perlindungan terhadap anak, mulai dari mensosialisasikan hak-hak anak baik dalam bentuk kesenian,dialog,penerbitan media informasi sampai mendampingi ketika anak menjadi korban. Kebijakan pemerintah yang selama ini berjalan lebih berfokus pada penanganan keluarga dan anak- anak yang rentan dan beresiko atau sudah menjadi korban kekerasan. Sementara program terikat dengan penguatan tatanan sosial seperti norma sosial, sikap dan perilaku serta memperkuat keterampilan orang tua dan menyadarkan masyarakat tentang dampak buruk dari kekerasan terhadap anak masih sangat minim.

P2TP2A yang didirikan pemerintah di seluruh propinsi di Indonesia hingga saat ini belum mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak di masyarakat. Situasi ini lebih di karenakan masyarakat belum berpartisipasi secara aktif dalam perlindungan anak. Terkait dengan hal tersebut kementerian PP&PA menginisiasi lahirnya sebuah strategi gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM) yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa atau kelurahan). Melalui PATBM ini di harapkan masyarakat dapat mengenali,menela'ah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungannya secara mandiri.


Menurut Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( P3A) Labuhanbatu Hj Ernida Rambe melalui Kabid  P2TP2A Hj.Tuti Noprida Ritonga Dasar Hukum Perlindungan Anak tertuang dalam KHA, UU No.23 Tahun 2002 dan UU No.35 tahun 2014, terutama pasal 72 UU No.35 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dilakukan dengan cara:

a) Melakukan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undang tentang anak;
b) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
c) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
d) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak; 
e) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
f) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
g) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negara terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59; dan
h) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.


Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) menurut Tuti Noprida sangatlah perlu di terapkan di setiap sudut daerah, karena dengan demikian semua masyarakat dapat merasakan apa yang dinamakan anakmu juga anak kami.ucap Tuti Noprida.

Melihat betapa pentingnya perlindungan terhadap anak, pemerintah kabupaten labuhanbatu begitu serius menanggapi hal ini hingga beberapa waktu lalu Jum'at 23 Agustus menghadirkan sosok peduli anak dari Komnas perlindungan anak Aris Merdeka Sirait untuk memberikan materi dalam sebuah seminar sehari.
Selain mengisi acara seminar sehari, Komnas PA di dampingi dinas P3A juga mengunjungi beberapa sekolah yang ada di labuhanbatu guna memberikan arahan kepada seluruh siswa untuk memahami terkait poin poin kekerasan terhadap anak.
Don't Miss

News Feed