Kamis, 12 September 2019

BMP2BB Akan Melaporkan Beberapa Kades Dan Pj Kades Di Kecamatan Nibung Hangus Ke Kejati SU

BMP2BB Akan Melaporkan Beberapa Kades Dan Pj Kades Di Kecamatan Nibung Hangus Ke Kejati SU
banner 468x60
BATU BARA, LintasTotabuan.com l

Dalam waktu dekat barisan mahasiswa dan pemuda peduli Batu Bara (BMP2BB) akan melaporkan beberapa Kepala Desa dan Pj Kepala Desa, Khususnya di Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara ke Kejati SU terkait beberapa temuan dalam pembangunan desa dan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana desa (DD) serta alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2018 dan 2019.

Berdasarkan hasil investigasi oleh Ketua Umum BMP2BB Darmawan S. Nasution, ada beberapa pembangunan fisik dan non fisik di beberapa desa yang di duga tidak sesuai RAB APBDes, yang mana dalam pengerjaan pembangunan HOK (hari orang kerja) dan PKT (padat karya tunai) diduga sangat tidak sesuai dan tidak mencukupi standart dari kementerian desa PDTT RI yang tertuang didalam RAB APBDes yang merujuk kepada Permendesa Nomor 16 Tahun 2018, yang harusnya HOK dan PKT mencapai 30 %, namun kenyataan di lapangan ada pekerjaan yang menggunakan alat berat, yang berdampak pada HOK dan PKT tidak didapatkan.

Selain itu, tentang ketransparanan dalam penggunaan anggaran, masih menurut Ketua Umum BMP2BB, beberapa desa di Kecamatan Nibung Hangus baik penggunaan anggaran DD maupun ADD sangat tidak transparan dan Akuntabilitas, Hal ini sangat bertentangan dengan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Nomor 14 Tahun 2008. 

" beberapa desa di Kecamatan Nibung Hangus diduga telah melakukan pekerjaan pembangunan fisik dan non fisik tidak sesuai dengan yang tertuang di dalam RAB APBDes, seperti HOK yang tidak sesuai, PKT yang tidak didapatkan dikarenakan penggunaan alat berat, serta nilai anggaran bangunan yang di indikasikan terjadi pembengkakan atau mark up, bahkan ada Kepala Desa atau Pj Kepala Desa yang diduga sengaja melaksanakan pembangunan melalui pihak ketiga", jelas Darmawan kepada wartawan, Kamis (12/9/2019) melalui seluler. 

Menurut nya, hal ini sangat bertentangan dengan arahan Menteri Desa PDTT RI  Eko Putro Sandjojo  yang melarang keras pekerjaan Dana Desa di pihak ketigakan, dan juga telah mengangkangi Permendesa serta UU KIP. 

" atas dasar beberapa temuan tersebut, kami akan melaporkan hal ini ke pihak Kejati SU, karena diduga telah terjadi kerugian negara seperti yang tertuang didalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999)", tutupnya

(tim) 

Don't Miss

News Feed