Sabtu, 17 Agustus 2019

Guru Jadi Pjs Kades "Disorot" Di Batubara

Guru Jadi Pjs Kades "Disorot"  Di Batubara
BATU BARA, LintasTotabuan.com  l

Pengangkatan Oknum Guru dari jajaran ASN Dinas pendidikan kabupaten Batubara menjadi Pjs Kepala Desa (Kades) kini menuai Polemik ditengah-tengah masyarakat dan mendapatkan sorotan dari sejumlah kalangan yang diduga luput dari perhatian Pemerintah.

Hal itu dikatakan ketua umum ikatan jurnalis Batubara (Ijab) Sultan Aminuddin (fhoto) kepada Wartawan, Jum'at (9/8/2019) di lima Puluh, menanggapi maraknya oknum guru menjadi Pjs Kades di Batubara. 

Menurut Ucok Kodam (sapaan akrab ketua umum Ijab Sultan Aminuddin) kemungkinan dalam proses belajar mengajar menjadi terganggu. Jika dibiarkan akan jadi buah bibir dikalangan masyarakat, selain dugaan merugikan keuangan Negara, juga langgar Undang-undang(UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional, UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru sebagai pendidik merupakan tenaga profesional.

Selain itu, dipaparkan Ucok Kodam, UU No.14 tahun 2005 Pasal 35 ayat (2) mengatakan bahwa beban kerja guru mengajar sekurang- kurangnya 24 jam dan sebanyak- banyaknya 40 jam tatap muka per minggu. Lain lagi Peraturan Pemerintah(PP) No 74 Tahun 2008 Dirjen Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru (PMPTK) menyebutkan khusus guru yang mendapat tambahan sertifikasi tidak memenuhi kewajiban 12 jam, tidak mendapat kenaikan pangkat dan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan tunjangan profesi, karena setiap jenjang kenaikan harus memiliki nilai untuk penelitian, tegas Ucok.

Kemudian, ditambahkan Ucok, terkait Dana Desa (DD) Tahun 2019, jangan dipihak ketigakan dikarenakan ketidakmampuan oknum Guru menjadi Pjs Kepala Desa selaku KPA sesuai Amanat UU No.6 tahun 2014  tentang Desa.

" Patut dipertanyakan apakah PNS itu berhak menerima sertifikasi, sedangkan guru menerima tambahan uang tunjangan dari DD", pungkasnya 

Terkait oknum Guru rangkap jabatan menjadi Pjs Kades, terpisah Wartawan mencoba mengkonfirmasi Suherman SE.M.S.I sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara diruang kerjanya mengatakan sejauh ini dirinya tidak pernah merekomendasikan Guru menjadi Plt Kepala Desa.

Untuk itu ditambahkannya, Disdik akan segera memanggil 30 Guru Pjs Kepala Desa diusulkan Kepala Dinas Pendidikan sebelumnya. Dari 30 Guru hanya 8 ASN yang baru menyerahkan SK Plt Kades ke Disdik.

Menurut Suherman, sepanjang guru tidak melanggar kewajibannya sebagai profesional tetap menerima sertifikasi. Berdasarkan laporan Kepala sekolah Guru yang merangkap Pjs Kepala Desa tidak meninggalkan tugasnya. Namun disisi lain, keberangkatan 4 hari ASN Guru menjadi  Pjs Kepala Desa mengikuti Bimtek sejak Rabu 7 Agustus 2019 yang lalu masih tanda tanya.

Sebelumnya, Suherman, Melalui Pesan WathsApp ketika dikonfirmasi wartawan meminta tanggapannya  terkait Guru, Kepala Sekolah (Kasek) Menjadi Pjs Kepala Desa (Kades) dan Menyikapi UU.No.14 thn 2005, Pasal 35 ayat (2), Suherman menjawab, " Untuk lebih jelas baiknya, bapak datang aja kekantor", pungkasnya
(5VF)
Don't Miss

Menarik Lainnya