Breaking News

Pembentukan TBUPP Di Batu Bara Menuai Polemik

loading...

BATU BARA, Lintastotabuan.com  l

Bupati Batubara Ir Zahir MAP telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) namun, menuai polemik dan dinilai kurang bermanfaat.

Pasalnya, dari segi efisiensi anggaran, Sebenarnya jika Bupati mau mengoptimalkan semua OPD yang ada, mungkin tak perlu lagi TBUPP itu dibentuk. 

"saya belum baca Perbup tentang TBUPP yang diterbitkan oleh Bupati Batu Bara. Tapi intinya biasanya tim ini berfungsi sebagai teman diskusi nya Kepala Daerah dalam upaya percepatan pembangunan. Tentunya selaku teman diskusi mereka punya kewajiban untuk memberikan masukan masukan positif kepada Kepala Daerah", kata Pengurus DPW PKS Sumut selaku Korda untuk Kab. Batu Bara Asahan dan Tanjung balai, Ahmad Hadian, Jumat (31/05/2019) Malam. 

Menurut Hadian, yang penting tim ini jangan over lapping (tumpang tindih) kewenangannya dengan OPD yang ada. Apalagi kalau TBUPP justru terkesan "mengangkangi" atau sok ngatur OPD yang nota bene resmi dan sah secara struktural. Tugas TBUPP hanya fungsional membantu langsung Bupati.


"OPD itu ibaratnya suatu yang wajib, sedangkan TBUPP itu sesuatu yang sunat saja, masak hal yang sunat bisa mengalahkan yang wajib, gak boleh dong", tegas calon anggota DPRD Sumut terpilih periode 2019-2024 dari PKS itu. 

Jadi, ditambahkannya, Apa yang disampaikan para pendemo kemarin itu tentang keresahan dikalangan ASN perlu juga didengar oleh Bupati dan DPRD Batu Bara dan harus direspon dan disikapi dengan sebaik baiknya.

"untuk mengisi formasi jabatan struktural di SKPD ada lembaga BKD yang faham tentang ini. Ada Asisten-asisten Bupati yang merupakan para birokrat senior yang pasti sudah faham tentang birokrasi. Bupati juga bisa berdayakan Wakil Bupati sebagai teman diskusi, bukankah mereka berpasangan itu harusnya menjadi dwi tunggal dalam memimpin kabupaten ini? Saya fikir berdayakan saja lembaga yang ada secara optimal, pasti bisa", ungkapnya 

Lagi pula, menurut Hadian yang bakal melenggang ke gedung DPRD Sumut itu, dengan optimalisasi lembaga struktural yang ada itu akan menjadikan anggaran jadi efisien, tak perlu lagi ada pengeluaran untuk tim ini tim itu. Setiap pengeluaran itu kan akan membebani APBD Kabupaten. 

"jika betul keberadaan TBUPP ini telah membuat resah banyak pihak, ya sebaiknya bubarkan saja. Memang benar Batu Bara ini perlu percepatan pembangunan sebab selama ini kita tertinggal. Dua periode kepemimpinan sebelumnya dirasa tidak optimal, lihat saja sampai hari ini kita belum punya kantor Bupati yang tetap, ada lagi wacana pemindahan kompleks pemerintahan. Akan mubadzir lah kantor kantor SKPD yang megah di Perupuk itu jadinya. Oleh karenanya keberadaan tim apapun namanya harus benar benar mendorong percepatan pembangunan bukan justru menghadirkan masalah baru yang akan menambah rumit permasalahan sehingga tersita waktu dan energi kita untuk membangun daerah ini" tegasnya

Maka dalam hal ini, Politisi dari Partai Dakwah itu mendorong DPRD Batubara untuk menjalankan tugas pengawasannya dengan sebaik baiknya. Lakukan kajian dan hasilnya segera putuskan apakah tim ini bisa dilanjutkan atau tidak, krosscek ke lapangan", tutupnya (ltc) 

Tidak ada komentar