Breaking News

Ropdi Manfaatkan PTSL Untuk Meraih Keuntungan Pribadi

loading...

LintasTotabuan.com, Tulang Bawang -  Ditengah ketidak stabilan perekonomian, justru masyarakat dibuat mengeluh akibat dugaan Pungutan Liar (Pungli) dalam program pembuatan sertifikat Pendaptaran Tanah Sistimatis Lengkap atau disebut dengan( PTSL ), oleh mantan Kepala Kampung (Kakam)  Kampung Kibang - Pancing Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang pada era 2018 silam,

Perbuatan semacam itu,  terkesan yang diluar peraturan ketiga menteri.

Adanya dugaan pungli tersebut,  diakui sejumlah warga ketika dikonfirmasi awak media Selasa (21/5/2019).

"Kami dipungut satu juta rupiah dengan dua tahap dan tahap pertama Rp500 ribu untuk dp nya yang sisanya setelah sertifikat selesai dana tersebut di serahkan ke masing-masing RW setempat",Jelasnya salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya. 

Lebih lanjut warga tersebut menambahkan,  bilamana tidak memenuhi persyaratan maka warga tidak akan mendapatkan sertifikat.

Bagi masyarakat yang kurang mampu, terpaksa mencari pinjaman kesana kemari untuk mendapatkan sertifikat yang ditahan masing-masing RW setepat.

Secara terpisah mantan Kakam Ropdi membenarkan, ihwal adanya pungutan yang dilakukan melalui ketua RW masing-masing sebesar Rp1juta dengan dalih biaya administrasi.

"Iya benar pungutan itu 1juta namun, bukan saya sendiri yang bekerja, ada pihak-pihak lain yang terkait dalam pemungutan itu,"Ungkap Ropdi.

Kendati demikian, pungutan tersebut dianggap melebihi ambang batas yang telah ditentukan pemerintah pusat, yang tertuang dalam peraturan Menteri Agraria dan tata ruang Kepala Badan Nasional (BPN) No.4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria.

Sementara sebelumnya pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN), menetapkan Bahwa Kampung Kibang Pacing Jaya,
Pada tahun 2018 merupakan salah satu  penerima Program Agraria Nasional (PRONA)/PTSL sebanyak + 244 Bidang Tanah milik warga untuk penerima pembuatan sertifikat tanah.

Sementara diketahui,  Program PRONA /PTSL seharusnya dibgratiskan setiap penerima hanya diminta membeli materai, patok tanah dan photo copy saja itupun harus di musyawarahkan terlebih dahulu, sebelum melakukan proses pembuatan sertifikat tanah tersebut meski program itu memang tidak dianggarkan oleh pemerintah.

Ironisnya,  program tersebut justru dimanfaatkan mantan Kakam Ropdi, dalam menyalahgunakan wewenangnya, dan sisinyalir meraih keuntungan pribadi dengan meminta, kepada 244 penerima program tersebut berkisar Rp900 ribu, 1juta, bahkan 1,5 juta per bidang tanah  masing- masing, warga kampung setempat. 

Pungutan itu diluar batas kewajaran dan meresahkan serta merugikan warga.

Akibat ulah Robdi sang mantan Kakam, warga merasa ageram dan kecewa, bahkan hingga kini masih ada warga yang belum menerima sertifikat,  disebabkan belum memiliki biaya sebesar itu untuk menebus sertifikat. 

Bahkan warga demi mendapatkan sertifikat,  warga rela berhutang kepada orang lain demi memenuhi keinginan Ropdi. 

Akibat prilaku mantan kakam yang meresahkan dan merugikan tersebut, warga berharap 
kepada pemerintah, penegak hukum, utamanaya Kapolres Tuba,  dan pihak Kejaksaan untuk menindak lanjuti serta memberikan efek jera terhadan Mantan Kakam Ropdi, agar tidak terjadi pada masyarat lain, sekaligus menjadi contoh bagi Kakam lain agar tidak melakukan tindakan yang sama dikemudian hari.


Sebab, sesuai UU Menurut KPK : pungli termasuk gratifikasi, yang merupakan kegiatan penyelesai hukum, dalam UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan UU tersebut, penjara untuk negara atau lembaga negara yang dilakukan gratifikasi penjara hidup atau penjara paling pendek 4 ( empat tahun ) dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun. Atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratua juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam rumusan Korupi pada pasal pada pasal 12 huruf e UU No.20. Tahun 2001 disetujui dari pasal 432 KUHP yang dirujuk dalam paaal 12 UU No.13 tahun 1999 sebagai tindak Pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan resolusi pembohong adalah suatu tindakan yang dilakukannpegawai negeri atau penyelenggara yang mendukung orangnya sendiri atau orang lain menentang Hukum, atau dengan menyalahgunakan kewenangan menyediakan sesuatu, mem  bayar, atau menerima pembayaran dengan uang, atau menerima penbayaran dengan uang, atau membantu sesuatu miliknya sendiri.

(Husin)

Tidak ada komentar