Rabu, 06 Februari 2019

  • Follow us

Ketiadaan SDM Sesuai Regulasi, Potensi Korupsi



Oleh : Jufry Nugroho

Alokasi dana kelurahan yang mulai dicairkan pada bulan Januari ini seyogyanya akan memberikan manfaat untuk pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kelurahan serta peningkatan kualitas layanan pemerintahan kepada masyarakat dan tidak kalah penting adalah menggerakkan dan memberdayaan ekonomi kerakyatan serta mengatasi masalah sosial kemasyaratan. Lalu bagaimana Pemerintah Daerah merespon hal tersebut?. 

Seperti sama-sama kita simak bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sebelum dana kelurahan dicairkan membagi kabupaten dan kota penerima dana kelurahan menjadi tiga kategori yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

Klasifikasi tersebut dibagi berdasarkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing daerah yang nantinya akan disesuaikan dengan anggaran yang akan dikucurkan dan berbeda-beda setiap kategori.

Pola kenaikan anggaran untuk mendorong perbaikan pelayanan baik yang bersifat infrastruktur, layanan maupun pemberdayaan masyarakat jika tidak dibarengi dengan adanya kesiapan SDM, mekanisme akuntabilitas dan transparansi serta pengawasan yang baik, sudah dapat dipastikan bahwa penambahan dana untuk kelurahan berpotensi semakin menyuburkan praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan tertentu, apalagi fungsi pengawasan dan pelaporan langsung kepada camat dan diteruskan Kepada Walikota/Bupati seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 serta menempatkan lurah sebagai kuasa pengguna anggaran. Ironisnya tidak ada aturan yang jelas tentang pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung. 

Komposisi personalia (SDM) pelaksanaan anggaran kelurahan yang sudah diatur dalam Permendagri  Nomor 130 Tahun 2018 pada pasal 12 angka 1,2,3 adalah Lurah sebagai KPA, Sekretaris kelurahan untuk memverifikasi dokumen-dokumen pertanggungjawaban laporan. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab secara administrasi terhadap kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan serta bendahara yang mengelola dana kelurahan dan kesemuannya harus berstatus PNS lalu bagaimana jika belum PNS?

Sama-sama kita ketahui bahwa di Tangerang Selatan diduga banyak Petugas di kelurahan berstatus Non PNS. Jika kemudian hal tersebut sudah diketahui dan tetap dijalankan sudah dapat dipastikan bahwa ada pelanggaran aturan (hukum) serta masuk dalam kategori maladministrasi, patut diduga Jika hal tersebut terus dijalankan/dibiarkan akan membuka praktek kecurangan pengelolaan dana kelurahan yang mengarah pada korupsi. 

Kami sedang mendalami terkait hal tersebut yang nantinya akan kami laporkan ke Aparat Penegak Hukum agar tata kelola dana Kelurahan terutama di Tangerang Selatan dapat berjalan dengan semestinya

• Penulis adalah Koordinator Divisi Advokasi & Investigasi.
Phone 0858 8882 7707

Don't Miss

Menarik Lainnya