Breaking News

Sertifikasi Halal Bagi Produk Makanan

loading...


*SIDOARJO* - Rabu, (04/07). Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ketentuan mengenai informasi halal atau tidaknya produk merupakan hal yang sangat penting, karena menyangkut pelaksaan syariat islam yang terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. 

Alangkahnya baiknya di Indonesia yang mayoritas muslim mendapatkan haknya dan mengetahui halal atau tidaknya suatu makanan tersebut. Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk dapat dilihat didalam undang-undang nomor 33 tahun 2014. UU tersebut telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertipikat halal. 

Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal menurut UU ini dibentuk Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibawah naungan Menteri Agama. Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam peraturan presiden “bunyi Pasal 5 Ayat (5) UU No 33 Tahun 2014. Dalam melaksanakan wewenang , BPJPH bekerjasama dengan kementerian atau lembaga antara lain : Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan bunyi Pasal 7 UU No. 33 tahun 2014.



Pelaku usaha yang telah memperoleh sertpikat halal wajib mencantumkan label halal pada :
a. Kemasan produk
b. Bagian tertentu dari produk
c. Tempat tertentu pada produk

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya setelah memperoleh sertipikat halal, dikenai sanksi administratif antara lain:
a. Peringatan tertulis
b. Denda administrative
c. Pencabutan sertipikat halal

Mengenai kewajiban mencantumkan label halal pleh pihak yang telah mendapatkan sertifikat halal , bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional. Bagaimana jika pelaku usaha memproduksi produk dari bahan yang diharamkan ? pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertipikat halal, pengusaha tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Dan perlu diketahui bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertipikat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda sebanyak Rp. 2 miliar.




Oleh : Gyzzellafora Indyaningtyas (Mahasiswi Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

Tidak ada komentar