Sabtu, 19 Mei 2018

Jangan Pilih Calon Yang Memborong Partai Politik di Pilkada

Jangan Pilih Calon Yang Memborong Partai Politik di Pilkada
banner 468x60


LintasTotabuan.com, Sulsel - Pemilihan Kepala Daerah ( PILKADA) DiKabupaten Bantaeng yang akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah adanya dinasti politik.

Pro dan kontra terkait dinasti politik yang masi menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat dan juga para pemerhati dunia politik dalam setiap momen menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), Pileg, Pilpres,. Walaupun sebenarnya beberapa waktu silang putusan Mahkama Konstitusi (MK) sudah menghapuskan pasal mengenai dinasti politik dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam Pasal 7 Huruf r disebutkan :

"Warga negara indonesia yang dapat menjadi calon dan wakil calon Kepala Daerah adalah yang memenuhi persyaratan dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahanan"

Hapusnya Pasal dinasti politik tersebut atas permohonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Priode 2014-2019 (Adhnan Puricta Ihsan). Namun, sayangnya putusan Mahkama Konstitusi ( MK), tidak serta merta dapat diterima di tengah-tengah masyarakat sebab masih banya masyarrakat sebagai Calon Pemilih silang berpendapat mengenai dinasti politik, dan ada yang menerima ada juga yang menolak, dengan beragam sudut pandang dan alasan masyarakat dalam menyikapinya.

Dalam hal itu Aktivis Muda Kabupaten Bantaeng (Syarif) menilai bahwa salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada adalah adanya dinasti politik.

"Adanya sebuah korelasi yang berkaitan dengan dinasti politik dalam Pilkada serentak pada bulan juni 2018 mendatang, maka tentunya kita tahu bahwa ada Calon dan Wakil Calon Bupati Bantaeng yang berkaitan dengan dinasti politik tersebut ketika kita sudah mengetahuinya maka jangan Pilih. Biasanya, Calon Kepala Daerah yang berkaitan dengan politik dinasti akan berusaha memborong seluruh partai politik yang ada, dengan memanfaatkan seluruh jaringan dinastinya yang ada di internal partai politik, dengan harapan supaya di Back up habis-habisan oleh seluruh partai pendukungnya demi memuluskan niatnya menduduki puncak kekuasaan," jelasnya.

Dimana, politik dinasti seperti ini suda pasti akan memberikan efek negatif bagi si Calon Kepala Daerah sebab kedepan dalam menjalankan roda kepemimpinannya dia akan cenderung lebih memperhatikan kelompok dan golongannya, sementara untuk kepentingan rakyat sering kali terabaikan dan sistem politik dinasti seperti itu sangat dinilai tidak akan memberikan efek positif bagi proses demokrasi yang baik dimasyarakat. 

"Sebab dinasti politik dinilai sebagai mata rantai layaknya seperti lingkaran setang, melalui dinasti politik korupsi menjadi subur dan tidak terkendali, ketika Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Khususnya Kabupaten Bantaeng, sudah dikuasai dinasti dan partai pun sudah paragmatis maka jalan satu-satunya untuk merentuhkan rezim ini yaitu hanya dengan andil dari perang pemiliih yaitu masyarakat pemilih harus melihat rekam Calon dan Walil Calon Kepal Daerah/ 
Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan dan juga rekam jejak keluaga Calon dan Wakil Calon Bupati Bantaeng /Kepala Daerah," pungkasnya.

Lebih lanjutnya, Aktivis mudah (Syarif) Bantaeng pun ini menambahkan bahwa dirinya berharap kedepan kepada masyakat Bantaeng dalam menentukan hak politiknya di Pilkada serentak mendatang agar memilih Calon dan Wakil Bupati Bantaeng yang memiliki visi dan misi yang visioner dan memiliki semangat bagi penerus pembangunan di masa yang akan datang.

"Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar lebih aktif dan peka terhadap Calon dan Wakil Calon Bupati Bantaeng yang akan dipilih di Pemilihan Kepala Daerah mendatang , dan jangan terjebak rayuan dan iming-iming sesaat, baik rayuan materi, jabatan apalagi money politik yang ditawarkan oleh Calon dan Wakil Bupati Bantaeng, aga rakyat dapat memilihnya. Masa depan Kabupaten Bantaeng untuk lima tahun kedepan ada ditangan kita selaku pemilih Kepala Darah Kabupaten Bantaeng," tutupnya. (Syarif/Redaksi)

Don't Miss

Berita Terkini