Selasa, 11 Juli 2017

  • Follow us

SKPD Teken MoU Perjanjian Kinerja, Ini Kata Bupati

SKPD Teken MoU Perjanjian Kinerja, Ini Kata Bupati
banner 468x60


BOLTIM, LINTASTOTABUAN.COM – Dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Selasa (11/07) pejabat satuan kerja dikumpul di ruangan aula lantai III Sekretariat Daerah, guna memaparkan program kerja tahun 2017 di hadapan Bupati Sehan Landjar SH, sekaligus menandatangani perjanjian kinerja tersebut.

Program kerja yang dipersentasekan oleh masing-masing pimpinan SKPD di hadapan Bupati tersebut, mendapat tanggapan dan arahan langsung dari Bupati. Hal ini dilakukan agar program yang dilaksanakan oleh tiap-tiap SKPD tidak keluar dari koridor yang terkandung dalam visi dan misi Pemerintah Daerah.

Saat memberikan sambutan, Bupati menerangkan bahwa perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi, kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sedangkan, indikator kinerja dijabarkan Bupati, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah juga harus selaras antar tingkatan unit organisasi, serta memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.


“Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Tentunya,dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan,” jelas Bupati.

Ditambahkannya, dalam mencapai kinerja di masing-masing SKPD, harus didukung oleh sumber pendanaan yang telah diatur serta memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban mengenai proporsi alokasi dana tersebut.

Disisi lain, Bupati menerangkan tujuan penyusunan perjanjian kinerja ini antara lain, sebagai wujud nyata komitmen bagi penerima danpemberi amanah, sekaligus meningkatkan integritasi, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Selain itu, untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 

“Tujuan lain yakni sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi untuk acuan pemberian penghargaan serta sanksi,” tegas Bupati.

Tidak hanya itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dimana, teknis penyusunan perjanjian kinerja harus diperhatikan dengan baik. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atau kegiatan tahun berjalan, tapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

“Sejalan dengan hal itu, maka penandatanganan perjanjian kinerja ini dianggap perlu karena pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementrian merupakan arah kebijakan dalam menjalankan Pemerintahan di Provinsi dan Daerah Kabupaten,” tandas Bupati.

Don't Miss

Berita Terkini