Breaking News

Pemilihan Kepala Desa Karang Sari Duga Penuh Kecurangan Kian Menjadi Polemik di Kalangan Masyarakat

loading...

LintasTotabuan.com,  Lamsel - Beberapa hari lalu Tim Gerakan Rakyat Peduli Karang Sari (Garap),  melakukan penolakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan sebagian masyarakat berharap untuk dilakukan penundaan Pilkades Desa karang Sari Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan (Lamsel).

Kini kembali Tim GARAP beserta tokoh masyarakat Desa Karang Sari, kembali bergerak melakukan pertemuan, dengan sejumlah tokoh kuasa hukum dari Lembaga Advokasi Rakyat ( LAKAR )  dan beberapa  jurnalis di salah satu rumah makan di Kalianda Selasa, (11/5/19).

Hal ini guna membahas tindak lanjut laporan mereka terkait Pilkades yang diduga penuh kecurangan dan pelanggaran, mereka  menuntut hak mereka sebagai Warga Negara yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih mereka dirampas, aksi sebelumnya GARAP Memasang sepanduk yang bertuliskan "Warga Karang Sari Meminta kepada Bupati Lamsel untuk menunda pilkades 2019, serta meminta tangkap oknum panitia yang melakukan dugaan pemerasan pikades”. Menurut masyakat dari kedua calon Bakal calon Kepala Desa  yakni Saidah dan Musidik,  yang merasa dirugikan dan dicurangi  didampingi kuasa hukumnya banyak persoalan yang membuat mereka tidak puas bila pilkades tetap dilanjutkan.

Mereka meminta Bupati Nanang Ermanto  selaku pembina dan pengawas dalam pilkades di Lampung Selatan untuk mengkaji ulang pilkades di desa mereka agar kepala desa yang terpilih bisa mendapat legitimasi dari masyarakat dan berkwalitas.

Banyaknya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh  pihak panitia diantaranya terhadap Bkal Calon Kades (bacakades)   Saidah dan Musidik diantaranya berkas pencalonan tidak bisa diberikan panitia apabila keduanya tidak membayar masing - masing  Rp 3 juta.

Kemudian tidak adanya sosialisasi oleh panitia, terkesan agar gerak calon kades menjadi sempit dan terbatas sehingga berkas kedua calon  yang harus diterima oleh panita ditolak panitia dengan alasan waktu pendaftarannya sudah habis, dan panitia tidak memberi kelonggaran waktu bahkan tidak bersedia menerima berkas keduanya.

Ironisnya, kecurangan panitia ini terindikasi terencana terstruktur dan massif Sebab,  bila mengacu pada peraturan bupati no 21 tahun 2015 tentang petunjuk teknis dan tata cara pemilihan kepala desa, pada nomor 24 dan 25 tim pengawas kabupaten,  dan tim pengawas kecamatan serta unsur lainnya terkesan saling lempar tanggung jawab ketika,  beberapa kelompok masyarakat pendukung calon yang dirugikan menyampaikan keluhan terkait kecurangan tersebut, seakan sengaja ingin lepas tangan dan mengembalikan persoalan tersebut kepada pihak panitia di desa Karang Sari.

Sementara menurut masyarakat,  bila menilik pada perbub 21 tahun 2015 translaransi dan netralitas panitia sangat diperlukan guna mencapai Sasaran  dari pemilihan kepalà Desa tersebut " guna menciptakan Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa dalam membangun Pemerintahan yang kuat, selaras dengan  perkembangan Desa.

Selain itu menurut salah satu tim kuasa hukum mereka,  Muhammad Riduan SH mereka berharap kepada institusi hukum kepolisian Lamsel,  untuk segera memanggil panitia yang dilaporkan secara hukum dengan dugaan pungli dan pemerasan dan kepada kehakiman Lampung selatan agar bisa mengabil sikap sesuai fakta,  dan kondisi yang sebenarnya  dalam persidangan perdata yang dijadwakan berlangsung pada tanggal 17 Juni  mendatang," Tutupnya

( Amin   )
loading...

Tidak ada komentar