Breaking News

Proyek Jalan Papakelan-Rerer Diduga Sarat Penyimpangan

loading...
Jalur Papakelan-Kinaleosan
Jalur Papakelan-Kinaleosan
TONDANO, LINTASTOTABUAN.COM - Dugaan penyelewengan anggaran pada sejumlah proyek jalan di Kabupaten Minahasa kembali menyeruak. Setelah ruas jalan Tandengan-Kapataran, kini pembangunan jalan yang menghubungkan kelurahan Papakelan,Kinaleosan dan Rerer yang disorot. Proyek berbandrol Rp12,7 miliar tersebut diduga sarat korupsi.
Seperti diungkapkan Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Minahasa, Bung Edwin Pratasik SPd, bahwa ruas jalan Papakelan, Kinaleosan dan Rere sarat korupsi. Berdasarkan data yang dikantonginya, anggaran untuk pembangunan jalan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa tahun 2016 sebesar Rp4.132.204.000. Sayangnya pembangunan jalan dengan menelan angggaran miliaran rupiah tersebut, menurutnya masih jauh dari kata layak.
“Kalau tidak percaya, silahkan pergi lihat sendiri. Jalan dari Papakelan dan menanjak di Pegunungan Lembean menuju Kinaleosan, jalanya becek dan belum pernah diletakan batu dasar. Apalagi pengaspalan,” ujar Pratasik.
Lanjutnya, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah kepada DPRD Kabupaten Minahasa, prosentasi pekerjaannya sudah mencapai 99,67 persen. “Saya sangat setuju kalau kinerja anggota DPRD Minahasa sangat buruk. Pasalnya, mereka menerima laporan lantas tutup mata dengan fakta yang ada,” ujar jelasnya.
Tak sampai disitu, Pratasik juga menyoroti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut terhadap pengelolan keuangan tahun 2016. Berdasarkan amatannya di lapangan, ada beberapa pekerjaan proyek yang tidak tuntas dan terkesan luput dari amatan BPK, untuk itu opini WTP yang diraih Minahasa sarat kongkalingkong.
“Melihat realita dan kondisi real dilapangan terhadap sejumlah pengerjaan proyek yang tidak tuntas, saya menilai dalam pemberian opini, sarat ‘permainan’,” bebernya.
Pratasik juga mengatakan bahwa yang dilalui ruas jalan Papakelan-Kinaleosan-Rerer adalah kawasan hutan lindung. Dan merupakan penyangga DAS Tondano serta sumber mata air yang ada di wilayah Tondano dan sekitarnya. Selain itu, didalam kawasan tersebut banyak sekali pohon pinus yang sangat disayangkan kalau di tebang. Dan juga dampak dari pembuatan jalan ini bisa merusak ekosistem yang ada di wilayah ini.
“Kalau kawasan ini dirusak maka bisa menimbulkan bencana besar di wilayah Tondano, khususnya wilayah papakelan,” katanya
Lanjutnya, tidak ada kajian yang jelas dari pemerintah kabupaten Minahasa terhadap kawasan ini. “Ini harus ada ijin Prinsip dari Kementerian Hehutanan dan Lingkungan hidup karena ini akan merusak ekosistem yang ada di wilayah ini. Dan tentunya juga sudah bertentangan dgn UU No 41 Tahun 1999,” tegasnya.
Karena situasi tersebut, Pratasik meminta supaya aparat penegak hukum terjun ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Karena proyek ini sudah banyak merusak ekosistem yang ada di dalam hutan.
“Dalam APBD induk tahun 2017, untuk luar jalur tersebut juga ada mata anggaran dengan bandrol Rp8.645.702.000. Kami menyayangkan karna proyek ini terus berlanjut. Seharusnya pihak kontraktor harus bijaksana karna ini kawasan hutan lindung yang kalau dirusak akan berdampak negatif bagi masyarakat minahasa,” pungkas Pratasik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa, John Kusoy saat coba dikonfirmasi melalui nomor 0813556915xx dan 0821966934xx, nomornya tidak aktif. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa, Alva Montong, panggilanya tersambung namun selalu dialihkan.
loading...

Tidak ada komentar