Breaking News

Cegah Tipikor, Polres Minsel Awasi Penggunaan Dandes

loading...
Kapolres Minsel, AKBP Arya Perdana SIK
Kapolres Minsel, AKBP Arya Perdana SIK
Minsel, LintasTotabuan.comPolres Minahasa Selatan (Minsel) dan jajaran berkomitmen menseriusi dan mengawal penggunaan dana desa (Dandes) yang kini santer dituding sarat dengan penyelewengan.
Melalui Bhabinkamtibmas, Polres Minsel akan terus melakukan pembinaan administrasi pertanggung jawaban, sekaligus mengawasi proses penyaluran dan alokasi anggaran agar tetap sesuai dengan ketentuan yang ada.
Kapolres Minsel, AKBP Arya Perdana SIK mengungkapkan hal tersebut melalui akun WhatsApp-nya, Jumat (25/08/2017), pagi.
“Kemarin (Kamis) sudah ada Rapat Pokja Saber Pungli UPP Provinsi Sulut serta Sosialisasi Pencegahan Tipikor Dana Desa, untuk itu saya perintahkan jajaran agar mengawal penyaluran dan penggunaan dana desa,” tulis pamen Polri yang dikenal inovatif, kreatif dan tanggap bersikap dan bertindak ini.
Salah satu upaya yang akan dilaksanakan jajaran Polres Minsel, menurut Arya Perdana, yaitu dengan memberdayakan personel Bhabinkamtibmas yang telah ditempatkan di masing-masing desa dan kelurahan untuk mengawasi pengunaan anggaran Dandes  maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
“Seluruh personel Bhabinkamtibmas diperintahkan untuk mengawasi langsung penggunaan dana desa yang dikelola oleh masing-masing hukum tua ataupun perangkat desa,” pungkas Kapolres.
Seperti di daerah-daerah tingkat dua lain di Sulawesi Utara (Sulut), penggunaan ADD dan Dandes di Minsel ramai mendapat sorotan masyarakat desa setempat. Selain banyak hukum tua (Kumtua) selaku Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) tidak bersikap transparan, realisasi proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan Dandes banyak yang dinilai tidak sesuai dengan volume anggaran.
Disamping itu, program pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi salahsatu tujuan penyerahan dana pemerintah pusat kepada desa untuk menentukan proyek masing-masing desa ini, juga cenderung tidak kena sasaran.
“Soalnya, ada saja pekerjaan yang diserahkan ditangani pihak ke tiga dengan alasan tidak ada warga desa yang ahli atau mampu mengerjakannya, seperti pengaspalan jalan. Begitu pun material yang digunakan, kebanyakan hanya dibeli dari pihak luar padahal ada warga desa yang punya usaha yang sama,” papar masyarakat setempat.
Editor : Herly Umbas
loading...