Breaking News

Oknum Sekdes di Wilayah Mandolang Terancam Sanksi Berat, Diduga Lakukan Pungli

loading...
Kepala Dinas PMD Minahasa Djeffry Sajow

Tondano,
LintasTotabuan.com
Aksi pungutan liar (Pungli) diduga kembali terjadi di lingkup Pemkab Minahasa. Kali ini kuat dugaan aksi tercela tersebut dilakukan oknum Sekretaris Desa (Sekdes) di wilayah Kecamatan Mandolang.
Informasi yang diperoleh wartawan menyebut, ada oknum Sekdes di Kecamatan Mandolang yang meminta uang kepada masyarakat ketika mengurus surat-surat administrasi. Bahkan nominal uang yang diminta oknum Sekdes tersebut sangat mencengangkan dan menyentuh angka Rp 1,5 juta.
“Ketika Saya mengurus surat keterangan di kantor Desa, oknum Sekdes meminta uang untuk pembayaran atministrasi hingga Rp 1,5 juta. Bahkan Sekdes tersebut mengancam tidak akan menandatangani surat keterangan yang saya buat jika tidak membayar seperti apa yang di mintanya,” ungkap salah satu warga di kecamatan Mandolang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Dijelaskannya, dari semua jenis pengurusan surat keterangan di desa tersebut, harus membayar sejumlah uang yang bervariasi hingga jutaan rupiah. “Semua jenis surat keterangan yang akan di tandatangani oleh Hukum Tua, oknum Sekdes meminta uang. Baik itu pengurusan surat keterangan pembuatan KTP, KK, ijin usaha bahkan surat pembuatan AJB (akte jual beli),” bebernya.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Minahasa, Djeffry Sajow SH saat dimintai tanggapanya mengatakan, pada dasarnya perilaku Pungli itu adalah hal yang melanggar hukum. Namun sebelum memutuskan apakah Pungli atau tidak, harus benar-benar dipahami. Karena kalau ada iuran yang harus dibayarkan masyarakat dan telah ditata dalam APBDes, itu sah-sah saja.
“Kalau memang terbukti melakukan Pungli dan didukung dengan bukti, pasti pelakunya akan kami tindak tegas dan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Sajow.
Khusus untuk pengurusan Akte Jual Beli (AJB), tuturnya, memang ada sejumlah uang yang harus disetorkan, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang sumber pendapatan desa. “Terkait pengurusan AJB, ada biayanya. Biaya tersebut masuk pada swadaya dan partisipasi. Itu pun biayanya dicatat masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Selain itu, tegasnya, masyarakat jangan takut untuk memerangi Pungli. Termasuk melaporkan kepada instansi terkait namun harus disertai bukti otentik. “Ini harus diperangi bersama. Masyarakat juga harus proaktif. Namun kalau ada informasi awal seperti ini, Camat harus memerintahkan Hukum Tua untuk ditindaklanjuti.
Terpisaah, Camat Mandolang Drs Jhon Kapo ketika dikonfirmasi mengatakan akan melakukan pengecekan kepada Hukum Tua terkait pungli tersebut di wilayahnya. Karena segala pengurusan surat-surat keterangan di Desa tidak pungut biaya. Kecuali surat keterangan pengurusan yang sudah di atur oleh Undang-Undang.
“Saya akan tanyakan langsung kepada Kumtua dan oknum sekdes tersebut. Jika memang ada unsur pungli, saya akan tindak tegas oknum tersebut,” singkat Kapo. (El)
loading...

Tidak ada komentar