Breaking News

27 Satpol PP Bolmong, Kapolda Sebut Kasus Pengrusakan

loading...
Suasana awal perseteruan Pemkab Bolmong dan PT CNSN pada 5 Juni 2017 lalu. Foto Humas Polda Sulut.
Sulut, LintasTotabuan.comKendati perseteruan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Pemkab Bolmong) dengan PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC) telah berakhir damai, namun Polda Sulut tetap menahan 27 anggota Satpol PP.
“Yang kami usut bukan izin tapi kasus dugaan pengrusakan,” kata Kapolda Sulut, Irjen Pol Bambang Waskito melalui Kabid Humas, Kombes Pol Ibrahim Tompo kepada wartawan di Manado, Senin (17/07/2017), siang tadi.
Tompo menegaskan, kepolisian saat ini sedang mengusut kasus dugaan pengerusakan yang dilakukan oleh oknum pegawai Pemkab Bolmong terhadap fasilitas milik PT Conch North Sulawesi Cement, bukan tentang perizinannya.

“Setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu harus sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur kewenangan yang diberikan oleh negara,” katanya melalui WhatsApp (WA).
Ia menyatakan, siapapun dia, termasuk aparat tidak boleh bertindak sesuai dengan keinginan pribadi atau perintah seseorang yang bersifat subyektif tapi harus memenuhi obyektifnya syarat aturan.
Tompo mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Bolmong tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk menertibkan, namun diduga tidak sesuai mekanisme, baik prosedur, tata cara maupun administrasi.
“Disayangkan mereka tidak memahami bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melakukan penertiban sesuai undang-undang, baik prosedur, tata cara, administrasi,” paparnya.
Ia juga menilai, dalam pelaksanaannya banyak aturan yang tidak terpenuhi sehingga tindakan tersebut tidak tergolong penertiban karena bertentangan dengan aturan dan melawan hukum serta melanggar batasan hukum pidana yang tergolong pengerusakan dalam KUHP.
Sebagaimana diketahui, dugaan kasus tindak pidana pengerusakan fasilitas milik PT CNSC yang dilakukan oleh sejumlah oknum Satpol PP pada Senin (05/06/2017) silam, sesuai dengan Perintah Bupati Bolmong Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow, menarik perhatian publik.
Publik merespon adanya tindak pidana kekerasan dan pengrusakan yang dilakukan sehingga investor asing tersebut mengalami kerugian materil berupa kerusakan bangunan sebanyak 11 unit, 240 buah kaca jendela dan 100 daun pintu pecah.
Sampai saat ini, Polda Sulut telah menahan 27 orang anggota Satpol PP Pemkab Bolmong.
“Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda berfokus kepada tindak pidana pengerusakan, bukan tentang perizinan perusahaan, walaupun dari hasil lidik dan pendalaman administrasi juga kita temukan beberapa petunjuk yang bisa mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengerusakan tersebut,” tegas Kabid Humas.
Sementara pakar hukum pidana Unsrat, Toar Palilingan menyatakan, kalau itu penertiban, kewenangan daerah harus berpayung pada Peraturan Daerah, dan prosedur penerapan sanksi terhadap pelanggar Peraturan Daerah, khusus bangunan gedung ada mekanisme tersendiri.
Ia menambahkan, jika mekanisme tersebut sudah dilakukan secara benar, maka tentu berujung pada pembongkaran yaitu penertiban yang legal atau tidak ada masalah.
“Namun kalau kasus tersebut dilakukan di luar prosedur mekanisme yang sudah diatur yang mengikat, baik bagi warga setempat, pelaku usaha maupun penyelenggara pemerintahan, itu sama halnya dengan satu perbuatan melawan hukum,” jelasnya.
“Kalau ada akibat yang ditimbulkan, inilah yang berpotensi melanggar pasal-pasal terkait dengan dugaan pidana pengerusakan,” tambahnya.
Palilingan menilai, apa yang dilakukan Polda Sulut, masih dalam tataran kewenangan sebagai aparat penegak hukum karena adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pengerusakan.
Kabid Humas Tompo menjelaskan, sejak awal masalah ini terjadi sudah dilakukan dengan cara subyektif tanpa memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan tanpa sistematika yang jelas, namun dilakukan sesuai hasil pemikiran seseorang yang juga tidak memahami mekanisme dan prosedur penertiban.
“Kita tidak bisa mempublikasikan teknis penyidikan sehingga banyak yang mencoba berspekulasi tentang materi penyidikan dan akhirnya membentuk opini berdasarkan pemahaman yang dangkal,” tambah Kabid Humas.
“Tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang bertanggung jawab berdasarkan hukum sebagai wujud perlindungan terhadap hak hukum seseorang,” pungkasnya. (*)
loading...

Tidak ada komentar